Dana Desa dan Kelurahan Sumut Rp 4,4 Triliun, Pencairan Tunggu Pengajuan Kepala Daerah

KAWALSUMUT.COM – Untuk meningkatkan sinergi baik dalam internal DJPb maupun dengan pihak-pihak eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas DJPb.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut, Bakhtaruddin pada acara Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yang digelar di aula kantor tersebut, Kantor Ditjen Perbendaharaan, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (29/1/2019).

“Selain di internal, sinergi ini terus kita pupuk dengan berbagai unit pihak eksternal lainnya. Sinergi ini yang mampu membawa DJPb memperolwh berbagai pencapaian prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Di Kanwil Sumut sendiri, Hari Bakti Perbendaharaan dirangkai dengan berbagai acara seperti nonton bareng (nobar) video kilas balik kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan dari tahun ke tahun.

Kemudian nobar sambutan Menteri Keuangan dan sambutan Dirjen Perbendaharaan.

“Kita juga membuat Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemda dan mitra kerja selama ini. Sesuai dengan tema FGD tersebut, kita ingin mengupayakan sinergi DJPb untuk kemakmuran negeri,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan Bakhtaruddin, bahwa sebagai bagian dari keuangan, pihaknya terus menginstropeksi diri dalam hal menyalurkan anggaran tepat waktu kepada masyarakat.

“Alhamdulilah untuk Januari ini anggaran sudah kita salurkan. Baik dari APBN maupun dari APBD. Mulai dari 1 Januari lalu anggarannya sudah bisa dicairkan,” ucapnya.

Hanya saja yang menjadi kendala saat ini bahwa di pemerintah daerah anggarannya sering terlambat karena masih adanya proses “penggodokan” anggaran di dewan.

“Padahal kalau sudah adanya kesepakatan. Awal tahun ini sudah bisa langsung ditransfer dan daerah langsung menjalankan programnya, sehingga tidak ada penumpukan program di akhir tahun,” ucapnya.

Anggaran yang sudah bisa ditransfer di awal tahun misalnya dana desa. Untuk tahun ini saja misalnya dana desa yang disiapkan Rp4,4 triliun.

Ada lagi dana keluharan. Beberapa kelurahan di Sumut itu juga dapat. Misalnya kelurahan di Kota Padangsidempuan, Medan dan termasuk Sibolga.

“Hanya saja pencairannya belum karena kepala daerahnya belum mengajukan ke kita. Kalau nanti sudah diajukan, maka akan segera kita proses,” sebutnya sambil menyebutkan dana kelurahan alokasi untuk Sumut tidak sampai satu triliun.