KawalSumut.Com – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, turut menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian soal biaya politik menjadi kepala daerah.
Sebelumnya Tito mengatakan untuk menjadi kepala daerah seseorang harus merogoh kocek yang dalam, bahkan nominalnya bisa mencapai Rp 30 miliar.
Namun menurut Edy, biaya politik tidak terlampau tinggi jika rakyat sadar dalam memilih pemimpin yang baik.
“Tergantung rakyatnya di sini, apakah itu menjadikan cost? Kalau rakyatnya sudah mulai sadar mulai perlunya pimpinan, itu tak perlu pakai cost. Yang pantas untuk memimpin ya dia lah yang bisa dipilih oleh rakyat,” ujar Edy di kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (20/11).
Meski demikian, pada dasarnya Edy tak menampik ucapan Tito. Sebab menurutnya, biaya politik yang dikeluarkan dalam Pilkada merupakan hal yang biasa.
Ia pun mengakui mengeluarkan sejumlah biaya saat Pilgub Sumut 2018 lalu. Namun ia tak mau menyebut berapa jumlahnya.
“Cost politik biasa. Di dunia ini ada cost politik tapi tidak over tidak melebih-lebihi, ya sepantasnya,” kata Edy.
