JAKARTA, KawalSumut.com ~ Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar P. H. Sitorus, meminta pemerintah memastikan kelayakan infrastruktur, ketersediaan tenaga kesehatan, dan keberlanjutan pembiayaan sebelum memperluas pengembangan Klinik Pratama melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Sihar, klinik melalui koperasi desa dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses kesehatan masyarakat. Namun, pengembangannya harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan di setiap wilayah, disertai pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien.
“Kita tentu mendukung setiap upaya memperluas akses kesehatan masyarakat, terutama di desa-desa yang masih mengalami keterbatasan pelayanan. Tetapi mendirikan klinik tidak sama dengan membuka unit usaha koperasi pada umumnya. Ada standar infrastruktur, tenaga medis, peralatan, obat-obatan, hingga keselamatan pasien yang harus dipenuhi,” ujar Sihar.
Ia menilai kesiapan infrastruktur merupakan persoalan mendasar. Klinik membutuhkan ruang pelayanan yang memenuhi standar, sanitasi, air bersih, listrik, pengelolaan limbah medis, serta peralatan kesehatan sesuai dengan layanan yang diberikan.
Selain itu, Sihar mengingatkan agar pengembangan Klinik KDMP tidak memperburuk persoalan distribusi tenaga kesehatan. Perekrutan dokter dan tenaga kesehatan untuk fasilitas baru, menurutnya, perlu diperhitungkan agar tidak mengurangi tenaga di puskesmas yang masih mengalami kekurangan.
“Ketika masih ada puskesmas yang kekurangan dokter, kita harus bertanya dari mana tenaga medis untuk klinik-klinik baru ini akan diperoleh. Jangan sampai kita merasa telah menambah fasilitas pelayanan kesehatan, padahal sebenarnya hanya memindahkan dokter dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya. Kalau begitu, akses pelayanan masyarakat tidak bertambah secara nyata,” tegasnya.
Sihar juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan. Ia mengatakan pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan baru merupakan sebagian dari kebutuhan klinik. Operasional pelayanan memerlukan anggaran rutin untuk membayar tenaga kesehatan, menyediakan obat, serta memelihara peralatan.
Karena itu, ia meminta pemerintah menguji kemampuan koperasi dalam menanggung biaya operasional, termasuk apabila jumlah pasien atau pendapatan dari pelayanan BPJS Kesehatan belum mencukupi.
“Jangan sampai koperasinya berdiri, kliniknya tersedia, tetapi dokternya tidak ada dan pelayanannya tidak berjalan. Kita harus menguji keberlanjutan pembiayaannya. Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena perhitungan bisnisnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata Sihar.
Menurutnya, pengembangan Klinik KDMP harus menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan primer. Perencanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kapasitas puskesmas dan jejaring pelayanan yang telah tersedia.
Sihar mendorong Kementerian Kesehatan memetakan wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan jejaring pelayanan yang memadai, pemerintah perlu menilai apakah penguatan fasilitas yang sudah ada lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita membangun fasilitas baru di wilayah yang pelayanannya sudah tersedia, sementara masyarakat di daerah lain masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar. Kebijakan ini harus berbasis kebutuhan wilayah, bukan menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh desa,” jelasnya.
Terkait proyek percontohan Klinik KDMP yang tengah dikaji Kementerian Kesehatan, Sihar meminta hasil evaluasinya disampaikan secara terbuka. Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup kesiapan infrastruktur, pemenuhan tenaga medis, biaya operasional, mutu pelayanan, serta kemungkinan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan keberhasilan program harus diukur dari kemampuan fasilitas memberikan pelayanan yang aman, terjangkau, dan berkesinambungan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukan berapa banyak papan nama klinik yang kita pasang, melainkan berapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Klinik KDMP harus dibuktikan kelayakannya, bukan sekadar diasumsikan akan berhasil karena koperasinya sudah dibentuk,” ujar Sihar. (MN)
