Ade Jona Tegaskan Gerindra Dukung Masinton, DPC Tapteng Tarik Diri dari Wacana Pemakzulan

TAPTENG, KawalSumut.com – Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, memasuki babak baru setelah Partai Gerindra menegaskan dukungannya terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, mengatakan sikap DPC Gerindra Tapteng yang sebelumnya tergabung dalam pernyataan bersama lima partai politik tidak pernah dikoordinasikan dengan pengurus Gerindra di tingkat provinsi maupun pusat.

“Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kabupaten Tapteng itu di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” ujar Ade Jona.

Ia mengajak seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama percepatan pemulihan pascabencana dan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan setelah DPC Gerindra Tapteng bersama Partai Golkar, NasDem, PKB, dan PAN sebelumnya mengeluarkan sikap bersama yang mempertanyakan kepemimpinan Masinton serta membuka wacana pemakzulan.

Kelima partai tersebut menyoroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng 2026 yang disebut baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus. Kondisi itu dijadikan dasar untuk menilai pengelolaan pemerintahan daerah belum berjalan optimal.

Namun, sikap bersama tersebut berubah setelah Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan menarik kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama empat partai lainnya.

“Saya Hazmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama lima partai politik,” kata Hazmi.

Hazmi menegaskan DPC Gerindra Tapteng tidak lagi terlibat dalam sikap bersama tersebut.

Menanggapi dinamika politik itu, Masinton meminta seluruh pihak mengalihkan energi dari kepentingan politik menuju pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah. Ia juga mengajak elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjaga stabilitas Tapteng.

“Seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah,” ujar Masinton dalam keterangannya.

Masinton mengatakan pemerintahannya sejak awal berupaya membangun komunikasi dan merangkul berbagai elemen. Menurut dia, perbedaan pandangan, kritik, dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi.

Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, Masinton menyebut bantuan jaminan hidup telah disalurkan kepada sekitar 10.752 kepala keluarga atau sekitar 46.000 jiwa.

Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran bantuan tahap berikutnya direncanakan menyasar sekitar 34.000 kepala keluarga atau 130.000 jiwa pada September 2026.

“Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat,” jelasnya.

Penegasan DPD Gerindra Sumut dan pencabutan pernyataan oleh DPC Gerindra Tapteng mengubah konfigurasi politik terkait wacana pemakzulan Masinton. Perkembangan tersebut juga menyisakan empat partai Golkar, NasDem, PKB, dan PAN dalam sikap bersama yang sebelumnya disampaikan. (JZ)