JAKARTA, KawalSumut.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar P. H. Sitorus, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan kebijakan di bidang obat dan pangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui penurunan biaya maupun pengurangan risiko kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BPOM RI. Dalam rapat itu, ia menyoroti hilirisasi riset obat, pengendalian penyakit tidak menular, serta pengetatan standar keamanan kemasan pangan.
“Kita gampang bangga pada angka (misalnya) jumlah riset, ragam obat baru, aturan yang makin ketat. Namun, rakyat tidak hidup dari angka itu. Mereka hidup dari harga di apotek, dari harga bahan makanan, dan dari air yang mereka minum,” ujar Sihar.
Hilirisasi Riset Harus Berdampak pada Harga Obat
Sihar menilai kerja sama antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan obat perlu disertai indikator keberhasilan yang berorientasi kepada kepentingan pasien.
Menurutnya, hilirisasi riset tidak cukup hanya diukur berdasarkan pertambahan jumlah maupun jenis obat yang beredar. Dampaknya terhadap harga obat dan beban pembiayaan kesehatan masyarakat juga harus diperhitungkan.
“Pertanyaan saya sederhana. Setelah riset ini dihilirkan, harga obat ke masyarakat turun atau tidak? Kalau yang bertambah hanya jumlah dan variannya, sementara harganya tetap, berarti manfaatnya lebih banyak dinikmati pasar daripada pasien,” katanya.
Ia meminta setiap program pengembangan obat dari tahap riset hingga produksi dilengkapi proyeksi terukur mengenai dampaknya terhadap harga dan akses masyarakat.
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Perlu Melihat Faktor Ekonomi
Dalam pembahasan penyakit tidak menular, Sihar mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menekankan perubahan gaya hidup masyarakat. Tingginya kasus hipertensi, diabetes, dan obesitas, menurutnya, juga berkaitan dengan harga bahan pangan, daya beli, pendapatan masyarakat, serta kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengatakan pelaku UMKM kerap menggunakan gula, garam, dan lemak karena berpengaruh terhadap rasa, harga, dan daya tarik produk. Pilihan terhadap bahan yang lebih sehat juga dipengaruhi kemampuan finansial pelaku usaha.
“Kalau bahan yang lebih sehat harganya lebih mahal, wajar UMKM memilih yang murah. Jadi, ini bukan sekadar selera atau kedisiplinan, tetapi juga soal ongkos dan pendapatan per kapita,” tegasnya.
Sihar meminta pemerintah memetakan hubungan antara harga bahan baku, kemampuan UMKM, daya beli, dan pola konsumsi masyarakat. Ia juga meminta data perbandingan prevalensi penyakit tidak menular saat ini dengan kondisi 10 hingga 15 tahun lalu untuk mengetahui faktor utama yang memengaruhi perubahannya.
“Kalau memang hari ini lebih buruk, kita harus jujur bertanya, apa yang berubah? Di situlah letak jawaban kebijakannya, bukan sekadar pada imbauan,” ujarnya.
Soroti Masa Transisi Standar Kemasan Pangan
Sihar turut menyoroti rencana penurunan secara bertahap batas migrasi bahan berbahaya pada kemasan pangan berbahan plastik polikarbonat, dari maksimal 0,5 miligram per kilogram menjadi 0,3 miligram per kilogram, kemudian menuju 0,05 miligram per kilogram dalam empat tahun.
Ia mendukung peningkatan standar keamanan tersebut. Namun, BPOM diminta menyiapkan peta jalan yang jelas agar masyarakat tetap terlindungi selama masa transisi.
Selain risiko paparan terhadap masyarakat, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampaknya terhadap industri. Pengetatan standar dinilai dapat meningkatkan impor kemasan yang telah memenuhi persyaratan atau menjadi peluang untuk memperkuat produksi kemasan dalam negeri.
“Kita ingin kualitas naik, itu tidak ada perdebatan. Yang saya minta, BPOM mempunyai peta jalan yang jelas untuk masa transisinya,” kata Sihar.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan terhadap produk impor, membebani pelaku industri kecil, ataupun membuat masyarakat tetap menanggung risiko selama masa penyesuaian.
Sihar menegaskan kebijakan pengawasan obat dan pangan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga berkomitmen mengawal program-program BPOM agar dilengkapi data yang dapat diverifikasi dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Tugas kami memastikan kebijakan itu berpihak kepada orang banyak. Keberpihakan tersebut harus bisa dibuktikan dengan angka, bukan dengan janji,” pungkasnya. (MN)
