Toba, KawalSumut.com ~ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige menggelar Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Utama KPPN Balige, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja mitra KPPN Balige, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perbankan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akademisi, tokoh masyarakat, serta awak media.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara KPPN Balige dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran keuangan negara di daerah.
Kepala KPPN Balige, Bernand Situmorang, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh internal instansi. Menurutnya, partisipasi aktif pengguna layanan diperlukan agar pembenahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
“Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan komitmen moral kami untuk terus menguji dan memperbaiki kualitas layanan perbendaharaan,” kata Bernand.
Ia menegaskan, KPPN Balige ingin memastikan setiap rupiah dalam anggaran negara dapat disalurkan secara cepat, akurat, dan akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.
Dalam sesi diskusi, Bernand memaparkan sejumlah pembaruan standar pelayanan dan digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta digitalisasi pembayaran.
KPPN Balige juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas sebagai instansi yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Humas KPPN Balige saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (2/9/2026), menyampaikan bahwa peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi selama forum berlangsung.
Masukan peserta antara lain berkaitan dengan perbaikan dan digitalisasi layanan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pencairan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Seluruh masukan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik untuk dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan KPPN Balige ke depan.
Kegiatan itu juga dirangkai dengan penganugerahan Horas Award Semester I Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik dalam penyerapan serta tata kelola anggaran.
Pada akhir kegiatan, seluruh instansi yang hadir menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Toba dan Tapanuli Raya.
KPPN Balige juga berkomitmen mengawal penyerapan sisa anggaran tahun 2026 agar berjalan optimal, produktif, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (Bee)
