Rencana Dinas Pertanian Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk membebankan Bahan Bakar Minyak (BBM) traktor kepada petani, seiring habisnya target subsidi BBM yang ditampung pada APBD 2018, dianggap sebagai satu kebijakan tidak pro petani.
Berbagai kalangan bahkan menilai hal tersebut merupakan langkah mundur Pemkab Humbahas dan harus dikaji ulang.
Demikian diungkapkan Erikson Simbolon selaku Pemerhati Kebijakan Publik, Senin (22/10). Erikson mengutarakan, selain memberatkan petani, kebijakan itu juga memperlihatkan ketidakmampuan Dinas Pertanian mengelola traktor yang berasal dari bantuan pemerintah pusat itu.
“Kebijakan itu sangat memberatkan petani. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Humbahas akan semakin memudar. Kemudian, bisa membuka peluang untuk korupsi bagi operator dan pengelola.” ujar Ketua YLKI Humbahas tersebut.
Erikson bahkan menuding Pemkab Humbahas sedang berupaya menunjukkan langkah mundur jika kebijakan tersebut sampai diterapkan.
“Ya, jelas ini satu kemunduran. Tadinya sudah diprogramkan bayar pasca panen. Bahkan saya dengar ada rencana biaya pengolahan lahan petani akan digratiskan, tapi sekarang dikatakan minyak ditanggung oleh petani,” kesalnya.
Erikson meminta, Kepala Dinas Pertanian Humbahas Junter Marbun agar mengurungkan niatnya menerapkan kebijakan dimaksud, serta mencari terobosan baru agar keluhan petani dapat teratasi tanpa menambah beban petani.
“Pemimpin itu harus bijaksana, kalau tidak bijaksana berarti belum layak jadi pemimpin,” tandasnya.
(Sumber: newtapanuli.com)
