TOBA, KawalSumut.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana di wilayah tersebut.
Kepala BPBD Kabupaten Toba, Sikkat Sitompul, mengatakan jumlah personel Satuan Tugas (Satgas) BPBD saat ini hanya sekitar 20 orang. Mereka bertugas menangani berbagai kejadian, mulai dari kebakaran, orang tenggelam, pohon tumbang, hingga bencana alam lainnya.
“SDM kita, khususnya satgas, sekitar 20 orang. Jumlahnya masih kurang. Dalam setiap kejadian, kita hanya bisa menurunkan sekitar delapan personel ke lapangan,” kata Sikkat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sikkat didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Toba, Riston D. Hutapea.
Menurut Sikkat, BPBD Toba memiliki tiga bidang di luar sekretariat, yakni Bidang Pra Kejadian, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Bidang Pra Kejadian bertugas melakukan pencegahan dan mitigasi, termasuk menangani pohon yang berpotensi membahayakan rumah maupun keselamatan warga.
“Misalnya ada pohon yang mengancam keselamatan rumah maupun warga, itu wajib kita tebang karena menyangkut keselamatan dan nyawa,” ujarnya.
Bidang Kedaruratan dan Logistik bertugas menangani kondisi ketika bencana terjadi. Saat angin puting beliung melanda Kecamatan Laguboti dan Sigumpar beberapa waktu lalu, misalnya, BPBD menyalurkan bantuan material bangunan kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menangani tahap pascabencana melalui pendataan kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Adapun pekerjaan fisik dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Untuk meningkatkan kapasitas personel, BPBD Toba berencana mengusulkan anggaran pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan fisik bagi anggota. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan petugas saat diterjunkan ke lapangan.
Selain kekurangan personel, kondisi peralatan juga menjadi kendala. Sikkat menyebutkan sekitar 95 persen peralatan yang digunakan BPBD Toba merupakan hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak 2011 dan belum seluruhnya mendapatkan penggantian.
Sejumlah peralatan tersebut kini tidak lagi bekerja secara optimal. Salah satunya mobil penyelamatan atau rescue yang sudah kesulitan melintasi medan ekstrem.
“Kalau menanjak di daerah ekstrem sudah tidak sanggup. Demikian juga dengan peralatan lainnya, seperti pompa, genset, dan chainsaw,” ungkapnya.
Karena keterbatasan APBD, BPBD Toba berupaya mendapatkan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Permohonan bantuan telah diajukan kepada PT Bajradaya Sentranusa berupa 45 unit chainsaw, serta kepada Labersa berupa meja dan komputer.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak sanggup. Karena itu, kita mencoba melalui CSR. Mudah-mudahan berhasil, walaupun tidak besar,” harap Sikkat.
Keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap pembayaran uang lelah bagi petugas yang turun ke lapangan. Anggaran tersebut telah habis sejak Juni 2026. BPBD Toba telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 juta, tetapi masih menunggu pengesahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan data BPBD Toba, sepanjang 2025 Bidang Kedaruratan dan Logistik menangani sekitar 51 kejadian. Bidang Pra Kejadian juga menangani jumlah yang relatif sama sehingga total kejadian yang ditangani mencapai sekitar 100 kasus dalam satu tahun.
Pada 2026, anggaran logistik kebencanaan telah dialihkan ke BPBD setelah sebelumnya berada di Dinas Sosial. Dalam penanganan angin puting beliung baru-baru ini, BPBD Toba telah mendistribusikan sekitar 1.500 lembar seng kepada masyarakat terdampak.
Nilai bantuan kebencanaan yang tersedia saat ini sekitar Rp3 juta per paket. BPBD Toba telah mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar nilainya ditingkatkan menjadi minimal Rp5 juta per paket mulai 2027.
Menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan terjadi di Sumatera Utara, BPBD Toba mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Sumatera Utara.
“Kami mengimbau masyarakat tetap hati-hati. Kalau ada kejadian, langsung laporkan,” katanya.
BPBD Toba juga masih memperjuangkan pembentukan pusat panggilan dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops. Selama fasilitas tersebut belum tersedia, laporan dan koordinasi penanganan bencana dilakukan melalui pemerintah kecamatan dan desa.
“Pusdalops kita belum ada. Sambil menunggu itu terbentuk dan terealisasi, kita manfaatkan koordinasi melalui kecamatan dan desa,” pungkasnya. (SEB)
