Aksi Damai FMB Soroti Dampak Penutupan PT TPL, Ribuan Warga Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Toba, KawalSumut.com ~ Aksi unjuk rasa damai yang digelar Forum Masyarakat Berjuang (FMB) di sejumlah titik di Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Ketua Organisasi Pro Jurnalismedia Siber Toba, Berlin Marpaung. Aksi tersebut dinilai berlangsung kondusif sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat terdampak penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Berlin Marpaung, saat ditemui di Balige, menyatakan bahwa puluhan ribu massa yang tergabung dalam FMB telah menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia menekankan pentingnya pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat, untuk segera menindaklanjuti pengkajian ulang terhadap pencabutan izin operasional perusahaan tersebut.

“Dampak penutupan PT TPL sudah dirasakan sejak Desember 2025 dan berpotensi semakin meluas pada Mei 2026. Ancaman kehilangan mata pencaharian hingga putus sekolah bagi anak-anak menjadi persoalan nyata yang harus segera direspons,” ujar Berlin.

Aksi FMB dilakukan di beberapa instansi pemerintahan, dimulai dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), DPRD Sumut, hingga Kantor Gubernur Sumatera Utara. Massa yang didominasi pekerja terdampak membawa berbagai tuntutan, termasuk penghentian pencabutan izin operasional PT TPL.

Koordinator aksi sekaligus pengurus FMB, Maju Butarbutar, menegaskan bahwa masyarakat kini menghadapi tekanan ekonomi serius akibat hilangnya sumber penghasilan. Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga meluas ke berbagai sektor kehidupan.

“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara membatalkan pencabutan izin. Kami juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan turun langsung melihat kondisi masyarakat,” kata Maju dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

FMB sendiri terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani hutan, sopir angkutan, petani tumpang sari, pelaku UMKM, hingga sekolah binaan. Jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 13.000 orang.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal lainnya di kawasan tersebut. Mereka menilai langkah tegas diperlukan guna memulihkan kepercayaan publik.

Berlin menambahkan, dampak ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Aktivitas di jalur lintas Sumatera, khususnya di kawasan Balige, mengalami penurunan signifikan karena berkurangnya mobilitas sopir angkutan sejak akhir 2025.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, didesak untuk segera mengambil langkah strategis pasca aksi tersebut. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta para kepala daerah guna membahas mekanisme pencabutan izin.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat sekitar 11.000 warga terdampak kebijakan tersebut. Dampak penutupan PT TPL juga menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan data Dinas Kominfo Toba yang disampaikan oleh Audi Murphy O. Sitorus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kontribusi PT TPL terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba sebelumnya mencapai sekitar 10 persen.

“Setelah PT TPL tutup, dampaknya sangat terasa, termasuk aktivitas pasar tradisional yang menjadi sepi,” ujarnya.

Aksi damai FMB mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut, sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan solutif. (TIM)