TOBA, KawalSumut.com — Perbaikan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan sekolah, serta pembangunan jalan dan irigasi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses anggota DPRD Kabupaten Toba Daerah Pemilihan (Dapil) V, Jumat (6/11/2026). Dapil tersebut meliputi Kecamatan Silaen, Sigumpar, dan Laguboti.
Di sektor kesehatan, masyarakat mengusulkan perbaikan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pintu Batu, Poskesdes Pardomuan, serta Puskesmas Pembantu (Pustu) Sibalingga Napitupulu. Selain kondisi bangunan, warga meminta perhatian terhadap ketersediaan obat dan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal.
Masyarakat juga menyampaikan permintaan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.
Pada bidang pendidikan, aspirasi warga mencakup penambahan guru dan tenaga administrasi, bantuan buku perpustakaan, serta revitalisasi gedung SMP 3 Silaen. Usulan tersebut disampaikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu.
Sementara itu, pada sektor pertanian dan infrastruktur, warga meminta perbaikan jalan serta jaringan irigasi. Kondisi jalan yang rusak dan irigasi yang belum berfungsi maksimal dinilai menghambat kegiatan pertanian dan pengangkutan hasil panen.
Warga turut mengusulkan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan petani sebagai landasan hukum untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Toba.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai NasDem, Robinson Sibarani, menyatakan pihaknya siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan di DPRD.
“Kami siap menampung aspirasi dari masyarakat karena itu adalah tugas dan fungsi kami,” kata Robinson.
Camat Silaen, Lambok Tiurma Silaen, mengingatkan bahwa pemenuhan usulan masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, tidak seluruh kebutuhan dapat direalisasikan sekaligus.
“Namun jangan berkecil hati jika semua usulan kita tidak dikabulkan karena anggaran yang terbatas,” ujar Lambok.
Berbagai aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD Kabupaten Toba dalam menjalankan fungsi perencanaan anggaran dan pengawasan pembangunan daerah. (SEB)
