JAKARTA, KawalSumut.com ~ Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan investasi dan ketenagakerjaan agar lebih efektif membuka kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Sihar merespons hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengenai kondisi penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Mengutip pemberitaan Kontan, survei tersebut mencatat 73 persen ekonom menilai penciptaan lapangan kerja memburuk. Sementara itu, 60 persen ekonom memprediksi kondisi pasar kerja melemah. Survei melibatkan 63 ahli ekonomi dan dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026.
“Hasil survei LPEM FEB UI yang menunjukkan 73 persen ekonom menilai penciptaan lapangan kerja memburuk merupakan peringatan serius bagi pemerintah,” ujar Sihar dalam keterangannya.
Menurut Sihar, pemerintah perlu mengevaluasi mengapa berbagai kebijakan ekonomi, investasi, dan program ketenagakerjaan belum mampu menghasilkan kesempatan kerja sebagaimana diharapkan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi dan indikator makroekonomi. Capaian tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan bertambahnya pekerjaan yang layak.
“Investasi seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha, dan memperbaiki pendapatan masyarakat,” katanya.
Sihar juga mendorong pemerintah meninjau kembali hubungan antara kebijakan investasi, kebutuhan dunia usaha, dan perlindungan tenaga kerja. Ia menekankan perlunya regulasi yang memungkinkan usaha berkembang dan merekrut pekerja, sekaligus menjamin hak serta kesejahteraan tenaga kerja.
“Kita harus memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak justru menghambat dunia usaha untuk berkembang dan merekrut pekerja, tetapi pada saat yang sama juga tidak mengorbankan hak serta kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Menurutnya, perhatian terhadap pengaturan hubungan kerja harus berjalan seiring dengan upaya mendorong tumbuhnya pekerjaan baru.
“Persoalan kita bukan semata-mata berapa banyak lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah, melainkan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar memungkinkan lapangan kerja itu tercipta,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sihar meminta pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Besarnya anggaran, jumlah peserta pelatihan, dan pencapaian target administratif, menurutnya, belum cukup menggambarkan keberhasilan apabila tidak berdampak pada kesempatan kerja dan penghasilan.
“Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan dari pekerjaan dan penghasilan yang mereka peroleh,” katanya. (MN)
