Jakarta,Kawasumut.com.- Terbitnya Perpres. no.5 tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan yang diteken Presiden Prabowo Subianto menuai kritikan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Ketua Umum Perkumpulan Sawit Nusantara PSN,Abdul Aziz yang menilai bahwa keputusan mengabaikan evaluasi pengukuhan kawasan Nusantara yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (26 April 2025)
“Tanpa evaluasi jutaan hektar lahan masyarakat, yang terjebak di kawasan hutan otomatis dianggap ilegal”,ujarnya.
Selain itu juga dia mengkritik pemasangan patok kawasan hutan secara sepihak oleh KLHK. Termasuk di lahan bersertifikat dan kebun sawit masyarakat.
Dalam surat terbukanya kepada Presiden ,Aziz mendesak peninjauan ulang proses pengukuhan hutan yang dianggap lalai dan cenderung merugikan masyarakat.
Dan juga Azis menyoroti adanya indikasi pelanggaran dalam pemberian izin hutan tanaman industri di Riau yang tidak sesuai aturan.(***)
“Saya berharap pemerintah menyelidiki hal itu dan dapat menindak pelaku pelanggaran tersebut”,tegas Abdul Azis.
