TOBA, KawalSumut.com ~ Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, menghadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas dan Forum Konsultasi Publik penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Toba Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Sapadia Villa Lumban Silintong, Balige, Senin (24/8/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Paber mengatakan, Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen mendukung dan memperkuat sinergi dengan Balai POM di Toba, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan serta penegakan integritas pelayanan birokrasi.
“Pemerintah Kabupaten Toba siap berkomitmen penuh untuk mendukung dan bersinergi dalam pengawasan obat dan makanan serta penegakan integritas pelayanan birokrasi di wilayah Kabupaten Toba,” kata Paber.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Toba akan menjadi mitra strategis Balai POM di Toba dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kerja sama tersebut, lanjut Paber, tetap mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Sinergi perlu diperkuat melalui pertukaran data dan informasi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Paber berharap pencanangan Zona Integritas dan Forum Konsultasi Publik tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Balai POM di Toba, M. Sony Mughofir, mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Zona Integritas Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Berintegritas”.
Sony menjelaskan, unit kerja tersebut sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dengan nama Loka POM di Kabupaten Toba. Pada 2026, Loka POM bertransformasi menjadi Balai POM di Toba dengan wilayah pengawasan yang meliputi sembilan kabupaten dan kota.
“Transformasi kami diikuti dengan komitmen nyata melalui pencanangan Zona Integritas. Pada prinsipnya, pelayanan publik diperuntukkan bagi seluruh masyarakat sehingga setiap pelayanan yang kami berikan harus transparan,” katanya.
Melalui Forum Konsultasi Publik, masukan dan saran dari masyarakat akan dihimpun sebagai bahan evaluasi dan pengayaan dalam meningkatkan kualitas layanan Balai POM di Toba.
Forum tersebut juga diharapkan dapat menyatukan pemahaman antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga standar pelayanan publik yang diterapkan mampu memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan masyarakat. (SEB)
