Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus Dukung Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB)

DELI SERDANG, KawalSumut.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P. H. Sitorus, mendukung Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang diluncurkan secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia meminta gerakan tersebut diikuti pemeriksaan aktif, pendampingan pengobatan, dan penguatan kerja sama dengan komunitas.

Menurut Sihar, pesantren merupakan ruang hidup sekaligus tempat pendidikan bagi jutaan santri yang membutuhkan perlindungan kesehatan secara setara dan berkelanjutan. Karena itu, penanggulangan TB perlu menjangkau kehidupan sehari-hari warga pesantren.

“Target ini tidak mungkin dicapai bila penanganan TB hanya diserahkan kepada rumah sakit atau puskesmas. Kita harus masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, termasuk pesantren. Karena itu, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan komunitas, pengelola pesantren, kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB menjadi sangat penting,” kata Sihar.

Ia menegaskan, komunitas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, mengurangi stigma, serta mendampingi pasien agar menjalani pengobatan hingga tuntas. Komunitas juga dapat membantu penelusuran kontak erat dan menghubungkan keluarga dengan fasilitas kesehatan.

Sihar menyoroti berbagai hambatan yang dapat menyebabkan pasien menghentikan pengobatan, mulai dari rasa malu, takut dikucilkan, keterbatasan biaya transportasi, hingga kehilangan penghasilan dan minimnya pendampingan.

“Kemenkes menyediakan standar layanan, obat, diagnosis, dan sistem rujukan; komunitas memastikan layanan itu benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta peluncuran Gerakan Pesantren Bebas TB ditindaklanjuti dengan skrining aktif bagi santri dan pengasuh, pelacakan kontak erat, serta pemeriksaan lanjutan bagi warga pesantren yang berisiko. Langkah tersebut juga perlu mencakup terapi pencegahan TB sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan layanan, pengobatan pasien hingga tuntas, serta perbaikan kesehatan lingkungan asrama dan ruang belajar.

Menurutnya, program tersebut harus berjalan berkelanjutan. Pesantren perlu terhubung dengan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, dan komunitas pendamping pasien dalam jejaring penanggulangan TB.

“Pesantren bebas TB bukan berarti pesantren yang tidak pernah menemukan kasus. Justru pesantren yang baik adalah pesantren yang berani menemukan kasus lebih dini, memastikan santri memperoleh pengobatan, melindungi kontak erat, dan menghapus stigma. Menutup-nutupi kasus hanya memperpanjang penularan,” tegasnya.

Sihar menilai peluncuran nasional di Deli Serdang menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk membangun model penanggulangan TB berbasis komunitas yang dapat diterapkan lebih luas.

Ia meminta pemerintah pusat memastikan ketersediaan obat, alat diagnosis, tenaga kesehatan, dan sistem data yang baik. Sementara itu, pemerintah daerah perlu menjamin kesiapan puskesmas dalam melakukan tindak lanjut serta melibatkan komunitas dan pengelola pesantren sejak perencanaan hingga evaluasi.

“Bebas TB harus dimulai dari keberanian untuk menemukan pasien, kesungguhan untuk mendampingi sampai sembuh, dan kerja sama yang tidak putus antara negara dengan masyarakat. Di situlah Gerakan Pesantren Bebas TB harus mengambil peran,” kata Sihar. (MN)