KawalSumut.Com – DPD PDI Perjuangan Sumut mengadakan Rapat Kerja hari ini, Sabtu (8/2). Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Hotel Lepolonia Medan.
Mengambil tema “Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri berbasis Riset dan Inovasi Nasional”, Rakerda dihadiri oleh Pengurus DPD, Anggota Fraksi Pengurus DPC dan Organisasi Sayap Partai. Tampak hadir anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di antaranya, Sihar Sitorus, Sofyan Tan, dan Junimart Girsang.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih dalam sambutannya menyampaikan bahwa, di Sumatera Utara akan ada 23 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak untuk sesuai dengan perintah DPP seluruh jajaran akan bahu membahu untuk memenangkan setiap Pilkada yang ada.
“Saat ini untuk Proses Pilkada beberapa daerah sudah melaksanakan survei dan sebagian daerah lagi sedang berjalan,” ujar Japorman Saragih dalam pidato sambutanya.
Sedangkan untuk penguatan Partai saat ini DPD PDI Perjuangan Sumut sedang fokus melakukan Konsolidasi pembentukan Anak Ranting, Ranting dan PAC sebagai persiapan untuk memenangkan Pilkada 2020.
“Jangan Sekali-kali berhenti bergerak dan teruslah bergerak untuk memberikan dedikasi terhadap Partai untuk memenangkan Pilkada 2020,” lanjut Japorman.
Sementara itu, saat disinggung mengenai penetapan Japorman Saragih sebagai tersangka dalam kasus suap oleh KPK, Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan akan memberi bantuan advokasi.
“Bang Japorman ini beliau adalah senior dalam masa-masa sulit ketika partai ini berjuang menghadapi rezim yang otoriter. Beliau sedikit dari orang yang menyatukan diri dengan perjuangan Ibu Mega. Karena itulah kami hormati proses dari KPK, tapi proses konsolidasi partai tetap berjalan terus. Bang Japorman juga sudah tidak menjadi anggota dewan lagi, jadi totalitas komitmen kepada partai cukup tinggi. Jadi kami akan membantu memberikan advokasi,” kata Hasto usai membuka Rakerda DPD PDIP Sumut di Le Polonia Hotel, Medan, Sabtu (8/2/2020).
Menurut Hasto, PDIP akan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Hasto juga menyebut PDIP selalu mengedepankan sistem pencegahan korupsi.
“Kami memberikan dukungan terhadap upaya menghadirkan kekuasaan yang bebas dari korupsi melalui berbagai bentuk pencegahan,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara. Total ada 14 tersangka yang ditetapkan KPK.
“Ada 14 tersangka yang ditetapkan KPK,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).
KPK menduga 14 eks anggota DPRD Sumut itu turut menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Berikut daftar 14 nama mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka:
1. Sudirman Halawa
2. Rahmad Pardamean Hasibuan
3. Nurhasanah
4. Megalia Agustina
5. Ida Budiningsih
6. Ahmad Hosein Hutagalung
7. Syamsul Hilal
8. Robert Nainggolan
9. Ramli
10. Mulyani
11. Layani Sinukaban
12. Japorman Saragih
13. Jamaluddin Hasibuan
14. Irwansyah Damanik
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan 50 eks anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2014-2019 sebagai tersangka dalam tiga tahap selama 2015 hingga 2018. Para tersangka itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orang.
Suap kepada para wakil rakyat ini terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015.
