Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Usung Konsep Asta Cita Tapanuli dan Prabowonomics ke Presiden Prabowo

Jakarta, KawalSumut.com – Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) mengusung konsep Asta Cita Tapanuli dan pendekatan Prabowonomics untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan guna memastikan rencana pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai daerah otonomi baru sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Ketua Umum PPPT, Yonge Sihombing, menjelaskan bahwa Asta Cita Tapanuli merupakan peta jalan yang memuat delapan agenda prioritas pembangunan. Sementara itu, konsep Prabowonomics dijadikan rujukan strategi ekonomi agar provinsi baru tersebut memiliki fondasi yang kuat sejak awal.

“Kami akan sampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Asta Cita Tapanuli dan semangat Prabowonomics ini untuk memastikan Provinsi Tapanuli mandiri, maju, dan sejahtera,” ujar Yonge di Jakarta, Senin.

Yonge menegaskan bahwa PPPT berdiri di atas perjuangan panjang para pendahulu yang telah mengawal isu pemekaran wilayah Tapanuli. Ia menyebut pihaknya aktif merangkul panitia terdahulu serta tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam upaya tersebut.

“Ini perjuangan lintas generasi. Kami melanjutkan amanah para orangtua kami. PPPT bertugas merajut semua simpul perjuangan agar tidak ada yang tercecer,” katanya.

Menurutnya, konsolidasi menjadi langkah penting untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan kehendak bersama masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

Yonge juga mengajak para tokoh senior untuk kembali bersatu dan melakukan evaluasi atas berbagai hambatan yang sebelumnya menyebabkan upaya pemekaran belum terwujud. Ia menekankan pentingnya menghindari ego sektoral dan miskomunikasi dalam perjuangan ke depan.

Struktur organisasi PPPT diperkuat sejumlah tokoh nasional dan daerah. Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan, sementara Ketua Dewan Penasehat adalah Nikson Nababan. Adapun Ketua Dewan Pakar dipegang oleh Maruasas Pandjaitan, Sekretaris Jenderal Murniati Tobing, dan Bendahara Umum Binton Simorangkir.

Delapan poin Asta Cita Tapanuli meliputi penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis lokal, pelestarian budaya Batak, pemerataan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang bersih, ketahanan lingkungan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta konektivitas antarwilayah.

PPPT menilai penyelarasan dengan Prabowonomics akan mendorong hilirisasi industri, kedaulatan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja di wilayah calon Provinsi Tapanuli.

Selain itu, PPPT membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, DPR, DPD, pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, hingga diaspora Tapanuli, guna mempercepat realisasi pembentukan provinsi baru tersebut. (Bee)