Medan, KawalSumut.com ~ Konferensi Cabang (Konfercab) VI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan telah dilaksanakan pada Jumat (12/12/2025) di Kabupaten Samosir. Dalam forum tersebut, dibacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menetapkan susunan fungsionaris DPC PDI Perjuangan Medan periode 2025–2030.
Surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu mencantumkan tiga nama, yakni Hasyim sebagai Ketua, serta Robi Barus dan David Roni Sinaga sebagai personalia.
Namun demikian, dalam pelaksanaan Konfercab tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan terpilih, Hasyim, tidak membacakan susunan lengkap kepengurusan, khususnya untuk posisi Sekretaris dan Bendahara. Hal ini memunculkan dinamika internal di tubuh partai.
Menanggapi situasi tersebut, tokoh senior PDI Perjuangan yang juga mantan fungsionaris PDI Perjuangan Sumatera Utara serta anggota DPRD Sumut, Taufan Agung Ginting, menyampaikan pandangannya. Menurut Taufan, keputusan tersebut tidak sejalan dengan surat keputusan DPP.
“Hasyim tidak memasukkan nama Robi Barus dan David Roni Sinaga ke dalam jajaran DPC, padahal SK DPP yang dibacakan secara resmi mencantumkan kedua nama tersebut sebagai personalia,” ujar Taufan, Minggu (14/12/2025).
Ia menegaskan bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan DPP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak menjalankan SK yang telah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen dapat dimaknai sebagai tidak menjalankan mandat pimpinan tertinggi partai,” katanya.
Selain itu, Taufan juga menyampaikan dugaan adanya nama pengurus yang disebutnya memiliki keterkaitan dengan organisasi politik lain. Ia menilai hal tersebut perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan ideologi partai.
Taufan juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan menghargai kader-kader lama. Menurutnya, PDI Perjuangan merupakan partai yang dibangun secara kolektif oleh seluruh kader, bukan milik kelompok atau individu tertentu.
Sebagai kader senior yang pernah menjabat Sekretaris DPD Pro Mega tahun 1996 serta Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut periode 2000–2019, Taufan berharap DPP PDI Perjuangan dapat mencermati dinamika yang terjadi di Kota Medan.
“Saya memohon kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar memberikan perhatian atas persoalan ini dan mengambil langkah sesuai mekanisme partai,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Hasyim maupun pengurus DPC PDI Perjuangan Medan terkait tanggapan atas pernyataan tersebut. (KS)
