kawalsumut.com – DPRD Sumut mensinyalir jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) cukup tinggi di Sumatera Utara (Sumut). Bahkan diduga mereka bekerja di tempat dan proyek strategis nasional.Tingkat pengawasan pemerintah soal ini sangat lemah.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Bahri Batubara mengatakan, soal TKA ini sudah mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. “Kiita sudah laporkan dengan resmi ke Menteri Tenaga Kerja. Baik dengan surat maupun berdelegasi langsung ke Jakarta. Tapi tidak ada tanggapan tegas dari Kementerian,” ujarnya kepada Gatra.com di Kisaran, Kamis (24/1).
Ketua Federasi SPSI Asahan ini mengatakan, Kementerian selalu memberikan jawaban ambivalen dan terkesan buang badan. Saat DPRD Sumut minta penjelasan ini, pihak Kementerian selalu buang badan ke instansi lain. Menurut Syamsul, pemerintah memang lemah dalam menyikapi soal TKA ini.
Menurut pengamatan tokoh yang telah menjabat 46 tahun menjadi Ketua FSPSI Asahan lewat pemilihan 9 kali Musda ini, Sumut sepertinya menjadi salah satu tempat tujuan TKA.
“Kita setuju TKA. Akan tetapi sesuai dengan janji pemerintah, TKA yang masuk ke Indonesia adalah TKA yang punya skill, sehingga terjadi proses transfer ilmu, skill, dan pengetahuan untuk meningkatkan SDM tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi sepertinya tidak seperti itu,” kata anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar itu.
Dia mengungkapkan, hasil pengamatan Komisi E DPRD Sumut, pada praktiknya TKA yang masuk sebagian besar adalah tenaga kerja buruh kasar. Maka, kalau ini tidak disikapi serius, akan berdampak kepada kondisi ekonomi Sumut. Gubsu juga harus gencar dan tanggap dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing.
“Kalau dibiarkan, ekonomi masyarakat terpuruk. Soalnya dari data BPS saja menunjukkan bahwa tenaga kerja kita lebih banyak bekerja di sektor non formal dan buruh tanpa skill,” kata Syamsul.
Sebagai tokoh buruh, dia menilai masuknya buruh TKA menjadi ancaman persaingan buruh Sumut karena sudah pasti mempersulit lapangan kerja bagi buruh.
(Sumber: gatra.com)
