Jakarta, KawalSumut.com ~ Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mencopot Musa Rajekshah alias Ijeck dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025.
SK tersebut ditandatangani Bahlil dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, pada 14 Desember 2025 dan resmi berlaku untuk mengganti kepemimpinan struktural di Golkar Sumut. Posisi Ketua DPD kini diisi oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut isi SK, penunjukan Plt Ketua bertujuan memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Sumut sesuai ketentuan internal partai. Masa tugas Doli akan berakhir setelah pelaksanaan Musda tersebut.
Langkah DPP Partai Golkar ini mendapat respons dari sejumlah jajaran pengurus daerah. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul pergantian Ketua DPD tersebut. Ia menyebut penggantian yang dilakukan DPP tidak mencerminkan mekanisme organisasi yang demokratis dan menimbulkan kekecewaan di tingkat daerah.
“Saya tanggal 17 kemarin sudah mengundurkan diri dari Sekretaris Golkar Sumut. Pengunduran diri itu sudah saya sampaikan langsung ke Sekjen DPP Golkar,” ujar Ilhamsyah.
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan keputusan pencopotan Ijeck semata untuk kebutuhan penyelenggaraan Musda. Sarmuji juga menyebut rencana pengangkatan Ijeck di jajaran pengurus pusat (DPP), sehingga langkah ini bukan berarti penghentian total peran politik yang bersangkutan.
“Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut dilakukan dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musda sesuai ketentuan partai,” kata Sarmuji sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Perubahan struktur DPD Golkar Sumut ini terjadi di tengah dinamika internal partai menjelang sejumlah agenda politik besar nasional dan daerah, termasuk persiapan menghadapi pemilu dan agenda konsolidasi partai di tingkat provinsi. (HS)
