JAKARTA, KawalSumut.com ~ Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus, mengingatkan agar perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk bagi anak dan remaja, diikuti kesiapan layanan kesehatan serta dukungan pembiayaan di daerah.
Menurut Sihar, kepesertaan JKN yang mencakup 54,3 juta anak dan remaja usia 6–17 tahun dari total 284 juta peserta merupakan fondasi penting perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, luasnya cakupan tersebut harus diimbangi dengan kepastian pelayanan ketika peserta membutuhkan pengobatan.
“Jangan sampai kita bangga karena jutaan anak sudah terdaftar dalam JKN, tetapi ketika mereka sakit, keluarganya masih dipusingkan oleh ketersediaan kamar, rujukan yang berbelit, atau biaya yang tidak tertangani,” ujar Sihar dalam keterangan tertulisnya.
Ia menyoroti pentingnya menjaga rencana alokasi anggaran Rp350 miliar untuk mendukung cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Sumatera Utara pada 2027. Terlebih, terdapat informasi mengenai potensi pemotongan transfer ke daerah yang dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“JKN yang kuat harus ditopang oleh UHC daerah yang kuat. Jika anggaran UHC Sumatera Utara melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sihar mengatakan, pencapaian UHC tidak cukup dilihat dari kepesertaan maupun besaran anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat mengakses puskesmas, rumah sakit, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan layanan rujukan.
Karena itu, menurutnya, dukungan pembiayaan harus disertai evaluasi kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, pemerataan tenaga medis, serta kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan.
“Tidak cukup mengatakan masyarakat sudah dijamin. Jaminan harus hadir dalam bentuk layanan yang bisa dijangkau, bermutu, dan manusiawi. Jangan ada pasien yang berpindah-pindah rumah sakit hanya karena persoalan kamar, rujukan, atau penjaminan,” katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar tekanan fiskal daerah tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ia menilai efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui penataan prioritas dengan tetap menjaga mutu layanan dasar.
“Pemotongan transfer pusat harus dijawab dengan penataan prioritas yang benar. Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi ruang pertama yang dikorbankan. Sumatera Utara membutuhkan UHC yang bukan hanya bertahan secara anggaran, tetapi semakin kuat dalam menjamin layanan bagi seluruh warga,” ujar Sihar. (MN)
