Kepulauan NiasRegional
Inspektorat Nias Selatan Tindaklanjuti Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Soto’o Maniamolo
NIAS SELATAN, KawalSumut.com ~ Inspektorat Kabupaten Nias Selatan memastikan telah menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Soto’o Maniamolo, Kecamatan Hilisimaetano, terkait dugaan penyelewengan dana desa yang diserahkan pada Oktober 2025 lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Amsarno Sarumaha, SH, MH, saat menerima kunjungan sejumlah perwakilan warga di Kantor Inspektorat, Selasa (11/11/2025).
Rombongan masyarakat Desa Soto’o Maniamolo dipimpin oleh tokoh masyarakat Sanila Halowo Dakhi, didampingi Famatiasa Dakhi, Wismar Zagoto, Pazihati Sarumaha, dan Talinasokhi Giawa. Mereka turut didampingi oleh perwakilan LSM Gempur, yakni Ketua Markus Duha, serta Martianus Duha dan Noverius Sadawa.
Kedatangan rombongan tersebut bertujuan untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan dana desa yang sebelumnya telah disampaikan kepada Inspektorat Nias Selatan.
Dalam pertemuan itu, Amsarno Sarumaha menjelaskan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan mendapat atensi dari Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia. Laporan tersebut juga telah didisposisikan untuk segera ditindaklanjuti.
“Laporan dari masyarakat Desa Soto’o Hilisimaetano telah kami terima dan sudah didisposisikan oleh Bapak Bupati. Saat ini kami sedang menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut, termasuk pembentukan tim audit untuk melakukan pemeriksaan di lapangan,” ujar Amsarno.
Ia juga meminta masyarakat bersabar menunggu proses yang sedang berjalan.
“Kami mohon masyarakat bersabar. Semua laporan akan kami proses sesuai SOP dan mekanisme yang berlaku. Setelah tim terbentuk, kami akan melayangkan surat undangan kepada pihak terkait untuk klarifikasi dan koordinasi lebih lanjut,” tambahnya.
Masyarakat Desa Soto’o Maniamolo bersama LSM Gempur menyambut baik penjelasan dari pihak Inspektorat. Mereka berharap agar proses audit dilakukan secara transparan dan menghasilkan keputusan yang adil demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. (MD)
