Audiensi Honorer Nias Selatan di Kantor Bupati Desak Posisi PPPK Paruh Waktu

Nisel-Kawal Sumut.com.-Ratusan honorer dari berbagai instansi dengan kategori R2, R3, dan R4, mendatangi Kantor Bupati Nias Selatan untuk melakukan audiensi dengan Bupati Nias Selatan. Dalam audiensi tersebut para honorer menyuarakan aspirasi mereka agar segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.(Selasa,19/08/2025)

Aksi ini diwarnai dengan pernyataan sikap resmi dari para tenaga honorer yang dibacakan oleh koordinator lapangan. Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan:

-Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk segera menindaklanjuti dan merespons usulan terkait pengangkatan PPPK paruh waktu yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

-Meminta Pemda Nias Selatan agar memberikan kepastian status hukum dan masa depan tenaga honorer, sehingga kami tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

-Meminta Pemda Nias Selatan memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer, termasuk gaji layak, jaminan sosial, serta perlindungan hak kerja.

-Meminta Pemda Nias Selatan bersikap transparan dengan menyampaikan secara resmi kendala atau hambatan yang menyebabkan usulan PPPK paruh waktu tidak diproses.

-Meminta Pemda Nias Selatan untuk tidak melakukan diskriminasi dalam pengangkatan PPPK, serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh tenaga honorer.

“Ini adalah bentuk perjuangan kami atas hak dan keadilan yang sudah lama kami nanti-nantikan. Kami hanya ingin ada kepastian dan keadilan bagi semua tenaga honorer di Nias Selatan,” ungkap Ketua Orasi K.Duha dalam wawancara singkat usai menyampaikan tuntutan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati, para perwakilan honorer diterima langsung oleh, Pejabat ahli Fatalosa Giawa, Asisten Satu Setao Amajihono,Kepala BKD Nias Selatan Erlina Harefa.Menurut keterangan mereka, aspirasi para honorer ini akan segera disampaikan dan diusulkan langsung kepada Bupati Nias Selatan.

Pihak BKD menyampaikan bahwa mereka memahami kekhawatiran para honorer dan berkomitmen untuk mendorong percepatan proses pengangkatan PPPK sesuai regulasi yang berlaku.

Aksi berlangsung dengan tertib dan damai. Para guru berharap pemerintah daerah tidak hanya mendengarkan, namun segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini.(MD)