Jakarta, KawalSumut.com — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti lambannya realisasi anggaran Bantuan Gizi Nasional (BGN) serta meminta kejelasan mengenai dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian daerah. Hal itu disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Sihar mengungkapkan bahwa BGN mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dan mengajukan tambahan Rp28 triliun, sehingga total menjadi Rp99 triliun. Namun, hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai Rp36,23 triliun.
“Masih ada Rp63,4 triliun lagi yang harus terserap dalam satu setengah bulan. BGN mungkin bisa memberi kami gambaran penyerapannya seperti apa sehingga benar-benar tercapai,” tegas Sihar.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran yang begitu besar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Selain itu, Sihar juga menyoroti implementasi program MBG yang menurutnya tengah membangun suatu ekosistem baru, khususnya di sektor peternakan. Ia menilai perlu ada kejelasan terkait komponen biaya tinggi dalam rantai produksi.
“Bicara ekosistem, biaya tinggi itu di mana? Apakah di ayam itu sendiri, di pakan, kualitas bibit ayamnya, atau di mana?” ujarnya.
Berdasarkan perhitungannya, anggaran Rp100 triliun untuk program MBG hanya berpotensi menyumbang sekitar 0,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat menjadi daya ungkit (leverage) yang signifikan bagi ekonomi daerah.
“Yang kita inginkan, MBG bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Supply chain menjadi penting untuk dikaji,” tambahnya.
Sihar juga mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ia mencontohkan potensi perikanan di Dapil Sumut II yang kaya sumber daya ikan sebagai peluang penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan menciptakan “ruang bermain yang kreatif dan inovatif” tanpa terbebani oleh biaya tinggi. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab bersama dari semua pihak.
“Kalau terjadi masalah seperti keracunan, masyarakat harus merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab. Bukan saling menyalahkan, tapi bersama-sama mencari solusi,” pungkas Sihar.
